Selamatkan Birokrasi, Rocky Apresiasi Pemko Pematangsiantar

Terkait

RROL.id, Pematangsiantar – Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) tentang pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata serta tata usaha negara (TUN) diapresiasi oleh Pengamat Kebijakan Rocky Marbun, yang dilaksanakan di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka. Selasa (17/12/2026). 

Kerja sama tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan, melainkan mampu memperkuat kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerhati kebijakan tersebut menyampaikan,  bahwa kerja sama tersebut harus menjadi instrumen preventif untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum, khususnya dalam pengelolaan anggaran, penggunaan kewenangan, dan pelaksanaan jabatan.

“Harapannya walikota beserta jajarannya tidak lagi melakukan pelanggaran hukum baik penggunaan anggaran maupun wewenang dan jabatan,” Katanya.

Menurutnya, pendampingan dan pelayanan hukum dari Kejari merupakan langkah positif untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah terhadap aspek Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dengan begitu, setiap kebijakan dan tindakan administratif harus memiliki landasan hukum yang jelas serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa fungsi pendampingan hukum tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan tanggung jawab penegakan hukum.

“Jadi jaksanya tidak terlepas kewajiban menindaklanjuti laporan masyarakat tentang tindak pidana yang terjadi di lingkungan pemerintah kota Pematangsiantar,” sebutnya.

Rocky berharap nota kesepahaman (MoU) tersebut mampu memperkokoh tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam membangun tertib administrasi, kepastian hukum, serta akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.

“Wujudkan tertib administrasi di lingkungan Pemko Pematangsiantar,” kata Rocky.

Diteruskannya, keberhasilan kerja sama Pemko dan Kejari tidak cukup diukur dari seremoni penandatanganan dokumen, tetapi harus tercermin melalui perubahan perilaku birokrasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan terwujudnya pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Selamatkan Birokrasi Pematangsiantar,” tutupnya.

Reporter : Jose Sumbayak

spot_img

Terkini

Related Articles