Lintas Aktivis 98 Sumut Menilai DPR Telah Membuktikan Komitmennya, Terhadap RUU Perampasan Aset

Terkait

RROL.id, Medan – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama tiga pimpinan DPR lainnya menandatangani komitmen politik, yang isinya tegas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset wajib disahkan paling lambat 15 Desember 2026, Jika tidak, mereka siap meletakkan jabatan. hal tersebut disampaikan di hadapan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kamis (27/08/2026)

Banyak yang meragukan janji politik tersebut, Namun yang terjadi berbeda Pembahasan RUU Perampasan Aset tidak berjalan seperti biasa. Sejak Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pertama pada September 2025, Komisi III DPR menggelar 87 kali RDPU. Hampir dua kali dalam seminggu. Bahkan pada masa reses, pembahasan tetap berjalan.

Total 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dibahas. Sebanyak 160 DIM tetap, 40 DIM substansi, dan sisanya disempurnakan. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, bahkan menyebut tidak ada undang-undang lain yang RDPU-nya sebanyak ini. katanya.

Puncaknya Rabu (18/11/2026), Dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I di Komisi III DPR yang dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad, seluruh fraksi menyatakan setuju. “Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke Tingkat II dalam rapat paripurna terdekat?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat serempak.

Delapan fraksi, tanpa kecuali, menyetujui RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026) untuk disahkan menjadi undang-undang. Itu artinya, pengesahan datang 26 hari lebih cepat dari janji 15 Desember.

Sekretaris Persaudaraan 98 Sumut Victor Sinaga menilai kritik yang berkembang terhadap Wakil Ketua DPR RI tersebut disilahkan, tetapi jangan mengarah kepada Framing (pembikaian jahat/setting). katanya, Kamis (19/11/2026)

“Itu bukan kerja sulap. Ini kerja yang bisa dilacak, Janji mereka 27 Agustus, dibuktikan 18 November 2026 artinya mereka membuktikannya, dan harus di beri apresiasi,” ujar Victor Sinaga.

Korban Bisa Langsung Dapat Ganti Rugi

Bagi Aktivis 98 Sumut, substansi RUU ini yang paling penting. Selama ini, korban investasi bodong dan perdagangan saham bodong hanya bisa gigit jari. Aset pelaku yang disita masuk ke negara dulu, tidak sampai ke korban.

Dengan UU Perampasan Aset, korban bisa langsung menerima ganti kerugian dari hasil penjualan aset pelaku.

Selain itu, RUU ini mengenalkan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, atau yang dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture. Tujuannya jelas koruptor tidak bisa lagi menikmati hasil kejahatannya sambil menunggu proses hukum yang berlarut-larut.

“Koruptor harus dimiskinkan. Itu yang ditunggu rakyat sejak 2008. RUU ini sudah digagas sejak 18 tahun lalu, baru sekarang mau sah,” katanya.

Kritik Tetap Harus Jalan

Namun, Victor menyampaikan Lintas Aktivis 98 Sumut menegaskan, pengesahan bukan akhir dari pengawalan. Justru di sinilah kritik harus tetap hidup.

Kekhawatiran publik bahwa UU ini bisa menjadi alat kekuasaan atau alat memeras oleh aparat penegak hukum adalah kekhawatiran yang sah. DPR sendiri mengakui itu dan mengklaim telah menutup celah tersebut melalui pasal-pasal pengaman, pengawasan berlapis, dan mekanisme pembuktian yang ketat.

“Kami tidak akan berhenti mengawal. Kalau ada satu saja kasus UU ini dipakai untuk meras rakyat, kami yang pertama akan bersuara. Itu janji kami,” tegasnya.

Bagi kami, inilah bedanya kritik dengan framing. Kritik mempersoalkan pasal, mekanisme, dan potensi penyalahgunaan. Framing mempersoalkan orangnya, memotong konteks, dan menggiring opini.

Gerakan aktifis mahasiswa 98 pernah merasakan framing itu pada tahun 1998. Media dipakai untuk membentuk opini, bukan menyampaikan kebenaran. Kami tidak mau sejarah itu berulang, dalam bentuk apapun, kepada siapapun.

Persaudaraan 98 Sumut mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset, karena substansinya berpihak pada korban dan pada pemberantasan korupsi, mengapresiasi komitmen pimpinan DPR yang telah membuktikan janjinya, bukan sekedar mengucapkannya, dan akan terus mengawal implementasinya, agar UU yang bagus ini tidak berubah menjadi alat kekuasaan.

“Kami bela prinsip, bukan kelompok. Kalau benar, kami katakan benar. Kalau salah, kami yang pertama mengkritik,” tutupnya.

Reporter : Ardiansyah

spot_img

Terkini

Related Articles