Setelah Staf DPD RI Catut Nama Aktifis Tani Di Gambus, Kini Staf Penrad Feri Panjaitan Diduga Fitnah Aktifis Tani

Terkait

RROL.id, Pematangsiantar – Setelah oknum Staf Ahli DPD RI Penrad Siagian diduga catut aktifis tani tanpa surat kuasa dalam kesepakatan sepihak 14 Oktober 2026 antara PT Socfindo dan Kohler Siagian sehingga perjuangan petani Tanah Gambus 90 persen diduga kalah, kini oknum Staf Ahli DPD RI Feri Panjaitan “FS” tuduh aktifis tani menerima uang suap terhadap RS, di Bengkel Dinamo, Jalan Lapangan Bola Bawah, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar. Sabtu (14/11/2026).

Kronologis kejadiannya saat korban RS memperbaiki mobil pribadinya, sekira pukul 14.00 WIB dibengkel tersebut tiba saja datang seperti usai mengkonsumsi narkoba atau ketinggian (istilah usai konsumsi narkoba) mengendarai sepeda motor Honda Vario merah oknum Staf DPD tersebut mengucapkan “ini mobil hasil 600 Juta itu” korban menjawab apanya maksud percakapanmu? korban menjawab “kau pertanggung jawabkan ucapanmu ya, fitnah kau” sambil korban merekam ucapan Feri Panjaitan. Korban lalu tidak menghiraukan fitnahan Staf Ahli Pdt Penrad Siagian tersebut.

RS kepada media RROL.id menyampaikan, Minggu (15/11/2026) akan melaporkan Feri Panjaitan atas tuduhan yang tidak berdasar tersebut kepada pihak berwajib demi membersihkan nama baik.

“iya saya akan laporkan Staf DPD RI FS tersebut, agar tidak sembarangan berbicara! sebab mereka telah merusak nama baik dan menyebarkan fitnah, kalau ada menurut mereka oknum terduga penerima dana tersebut, jangan cuap cuap, silahkan laporkan! jangan bergaya seperti pemadat, sekelas staf DPD dan Pendeta lagi DPD nya, kok bocor halus,” kata Pimred salah satu media online tersebut.

Menurut informasi, Staf DPD RI FS tersebut diduga pecandu narkoba jenis ganja, ia mengkomsumsi ganja, terkadang di belakang salah satu rumah dilapangan bola bawah, Pematangsiantar kadang juga sering di salah satu kedai di Simpang Panei, Kabupaten Simalungun dan beberapa tempat lainnya, kata sumber.

Isu Peredaran Uang

Sebelumnya, informasi yang beredar diduga PT Socfindo memberikan sejumlah uang kepada Kelompok Tani melalui Ketua Ruslan sekira bulan Maret 2026, agar pihak kebun diberi ijin merawat atau memanen oleh kelompok tani di atas lahan konflik sekira 600 Hektar di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

Menurut kelompok mereka hanya menerima 300 Juta, akan tetapi ijin panen tersebut hanya terjadi dalam 2 (dua) hari dan pihak kelompok membatalkan ijin tersebut, sehingga pihak Kebun berhenti memanen. akan tetapi beredar isu dari sumber layak dipercaya, diduga Perusahaan bukan memberikan 300 juta melainkan 600 juta kepada petani. sehingga menimbulkan kecurigaan siapa sebenarnya menerima 300 juta lagi, benarkah pihak kebun memberikan 300 juta, atau 600 juta? tetapi yang diterima kelompok tani hanya 300 juta, kalau benar 600 juta dimana dana 300 juta tersebut?

Selain dugaan 600 juta, diduga mengalir 1,7 miliar uang PT Socfindo kepada salah satu Pejabat, belum diketahui apakah kepada oknum Pemkab Batu Bara, atau oknum Pejabat pusat, dan infonya diserahkan melalui orang suruhan inisial RA yang menerimanya, dugaan ini disinyalir agar pejabat tersebut turut memuluskan agar terjadi pemanenan sambil menunggu proses hukum tanah konflik tersebut berjalan.

Pihak Kebun Robert Sagala sebelumnya mengklarifikasi tidak benar ada uang sebesar itu, yang benarnya 300 juta diberikan kepada kelompok tani, kalau jumlah sebesar itu kami tidak mengetahui itu,” katanya.

Sama halnya dengan Asisten Kebun Sinaga menyampaikan, tidak mengetahui terkait info beredarnya dana tersebut.

Kesepakatan Sepihak

Sekira 11 Oktober 2026 lalu, diduga pihak PT Socfindo melakukan upaya perdamaian kembali, kali ini surat perjanjian ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Ruslan, Ramli Saragi dan kuasa Hukumnya yang juga Staf Ahli DPD RI Kohler Siagian, dengan pihak PT Socfindo Robert Sagala dan Asisten Kebun Rohaniawan Sinaga, serta Kuasa Hukumnya.

Surat Kesepakatan 11 Oktober 2026
Surat Kesepakatan
surat kesepakatan

Akan tetapi surat tersebut mencatut nama aktifis petani, RS dan JS sementara kedua aktifis petani tersebut tidak pernah ikut dalam kesepakatan tersebut, serta tidak pernah memberikan kuasa kepada staf ahli DPD RI Kohler Siagian. sehingga mereka merasa keberatan dan sudah melayangkan surat peryataan terbuka kepada Forkopimda Batu Bara yang menyatakan tidak ikut dan mengetahui serta pernah memberikan kuasa untuk pencatutan nama pada kesepakatan Oktober 2026 yang dilakukan Staf DPD RI tersebut, agar menghindari kasus hukum dikemudian hari.

Selain itu mereka juga akan melayangkan surat pernyataan terbuka kepada Majelis Kehormatan (MK) DPD RI sebab, diduga Kohler Siagian tersebut, selain berprofesi sebagai pengacara juga Staf Ahli DPD RI Pdt Penrad Siagian, katanya.

Kesepakatan 11 Oktober 2026 yang terjadi antara klaim petani dan Perusahaan dibawa kedalam rapat Forkopimda pada 20 Oktober 2026, karena ada dasar rekomendasi Forkopimda Batu Bara 13 Januari 2026 yang menyatakan menghentikan kedua belah pihak yang berkonflik agar tidak beratifitas. dalam rapat tersebut surat kesepakatan 11 Oktober 2026 sifatnya tidak dapat diubah atau diganggu gugat. artinya sah.

Namun, dalam rapat Forkopimda tersebut ketua Kelompok Tani Ruslan diduga mengaku tidak ada menerima sejumlah uang agar terjadi kesepakatan itu, melainkan dia mengaku diduga terjadi barter(tukar) kasus, dugaan kriminalisasi terhadap 4 orang anggota petani Gambus di cabut pihak socfindo dan kebun diberi kebebasan memanen tanamannya. sebab ada laporan terhadap sejumlah anggota kelompok tani oleh pihak kebun sekira bulan Mei 2026 lalu.

Salah satu peserta rapat yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran mengatakan bahwa kesepakatan 11 Oktober 2026 yang dilakukan sebelumnya oleh Kelompok Tani dan pihak Kebun itu sah dan mengikat secara hukum. akan tetapi jika ada iming-iming uang agar kesepakatan terjadi, itu bisa temuan baru atau dapat dipidana. katanya.

Sementara dugaan terjadi, ada sejumlah uang yang diberikan PT Socfindo kepada kelompok tani sebesar Rp 1,250.000.000 tetapi tidak tertera dalam surat, setelah selesai penandatanganan antara pihak kebun dan petani 11 Oktober 2026, dana diberikan oleh oknum kebun Socfindo kepada petani melalui Staf Ahli DPD RI Feri Panjaitan diduga tranksasi saat itu mengendarai mobil berwarna putih dan terjadi di halaman parkir Universitas Nomennsen Medan.

Salah satu waris Kelompok Tani Syahrul, menyatakan bahwa apa yang dilakukan Ketua Kelompok Tani Ruslan dan Kohler atau pihak DPD RI, semua tidak dalam musyawarah anggota, itu sepihak.

“Secara badan hukum Perkumpulan Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus, Nomor 02 tanggal 6 Maret 2019, Ketua, Sekretaris, Bendahara adalah Ruslan, Jamaluddin Batu Bara dan Muhammad Nasir. lalu kenapa kesepakatan 11 Oktober 2026 bisa diwakili Ruslan dan Ramli Saragih? pengurus apa Ramli Saragih. kami telah menyiapkan surat pembatalan perjanjian tersebut, dan kami sudah menyiapkan surat mosi tidak percaya klaim sepihak petani oleh Ruslan ke Menteri ATR/BPN RI, Forkopimda, Kanwil ATR/BPN RI, serta DPR RI Komisi III dan KPA agar kasus ini segera di RDP kan di Batu Bara dan Jakarta,” kata, Minggu (15/11/2026).

Dia menambahkan, jika atas surat tersebut mengkerucut kepada klaim sepihak oleh Ruslan dan kawan-kawan kemudian pihak Kebun merasa kecewa dan tertipu, “silahkan tuntut Ruslan dan Ramli Saragih secara pribadi. kami minta segera stop pemanenan dan kami menghimbau agar barisan tidak sepakat surat 11 Oktober 2026 segera melakukan penguasaan lahan konflik dan menanam. sebab yang kami inginkan, jika mereka bisa melakukan pemanenan, kami harus bisa melakukan penanaman,” tutupnya.

Reporter : H Marpaung

spot_img

Terkini

Related Articles