RROL.id, Medan – Sejumlah relawan Prabowo dan elemen masyarakat menggelar aksi di Markas Polisi Daerah Sumatera Utara terkait penetapan tersangka Listiyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal di tubuh Polri yang telah melakukan penyadapan illegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dijalan Sisingamangaraja, Medan, Provinsi Sumatera Utara. Senin (9/11/2026).
Lemahnya kontrol pemerintah terhadap penggunaan alat penyadap yang seharusnya digunakan untuk mengetahui gerak gerik pelaku kejahatan, justru memberikan ruang bagi pimpinan institusi sehingga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) dan berpotensi melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), kebebasan sipil serta mencederai prinsip negara hukum.
98 Resolution Network dalam aksinya menegaskan apa yang dilakukan sejumlah petinggi intitusi Polri dalam melakukan penyadapan telah melanggar Konvenan International Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui pasal 17 yang disahkan diindonesia dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, serta Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 32 serta pasal 258 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 atau ketentuan dalam informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Masih katanya, penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dan beberapa pejabat serta tokoh politik nasional merupakan Episentrum kekuasaan Eksekutif dan refresentatif Negara, menimbulkan pertanyaan siapa dibelakang perbuatan tersebut, siapa aktor intelektual, kepada siapa informasi sadapan ini di laporkan (user), apakah politisi nasional atau intelijen asing? itu perlu diungkap secara terang benderang.
Hal tersebut bukan menyangkut pribadi seorang Presiden, tetapi juga menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, kepentingan nasional, serta kedaulatan NKRI.
Perwakilan 98 Resolution Network Thomas Tarigan menyampaikan dalam negara hukum tidak boleh ada tindakan melanggar hukum apalagi dibiarkan tanpa proses pemeriksaan dan pertanggung jawaban.
Untuk itu kami meminta Mabes Polri mengusut tuntas kasus penyadapan Presiden Rebuplik Indonesia, meminta Mabes Polri mengungkap aktor intelektual penyadapan illegal terhadap presiden, bekerja secara profesional, tranparan dan berkeadilan.
Kemudian Polri segera mengevaluasi jajaran, melindungi hak-hak privasi rakyat, memberikan kebebasan aktifis ataupun media dengan tidak melakukan penyadapan, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik kelompok tertentu, serta melakukan pembenahan dalam memiliki alat penyadapan.
Aksi diikuti ratusan massa aksi, dimulai pukul 09.00 Wib setelah aksi mereka membubarkan diri dengan tertib setelah membacakan pernyataan sikap.
Reporter : Cheker
