RROL.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan perbaikan hulu ke hilir akan dilakukan pemerintah Prabowo untuk mencegah banjir di Sumatra.
Perbaikan dari hulu ke hilir itu mencakup penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, serta optimalisasi waduk retensi, situ, dan aliran sungai.
Perbaikan ini sebagaimana yang telah diterapkan dalam penanganan banjir beberapa waktu yang lalu di Jabodetabek.
Hal itu diungkapkan Pratikno saat menggelar Rapat Tingkat Menteri Percepatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor.
“Ini adalah persoalan nyawa dan keselamatan manusia. Pemerintah bergerak cepat, terkoordinasi, dan masif untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” pungkas Menko PMK.
Rapat ini berlangsung di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025), dengan pembahasan terfokus pada kondisi terkini di lapangan, urgensi penanganan darurat, serta percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di daerah terdampak.
Selain itu berdasarkan penjelasan dari BMKG dalam rapat, badai siklon tropis Senyar telah memicu hujan sangat lebat, angin ekstrim, banjir, longsor, serta gangguan transportasi laut di tiga provinsi.
Di sisi lain, laporan BNPB, Basarnas, serta para kepala daerah menunjukkan bertambahnya korban jiwa dan meluasnya kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan putus, jalan yang tertimbun longsor, dan akses darat yang terisolasi.
“Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras untuk penanganan darurat. Kami belum dapat menyampaikan angka pasti korban jiwa karena proses pendataan masih berlangsung dan terus diperbarui,” ujar Menko PMK Pratikno.
Menko PMK menegaskan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto agar fase tanggap darurat ditangani secara serius, cepat, dan terkoordinasi, sekaligus mulai menyiapkan langkah pemulihan pascabencana.
“Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kami untuk menangani fase tanggap darurat ini secara serius dan cepat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” tegasnya.
Seluruh daerah terdampak juga telah menetapkan status darurat bencana, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan sumber daya dan melakukan intervensi sesuai ketentuan Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
“Dengan adanya penetapan status darurat, tidak ada hambatan administratif bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai. Pemerintah daerah juga diberikan fleksibilitas dalam pergeseran dan realokasi anggaran,” ujar Menko PMK.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri PU, BNPB, dan kementerian/lembaga terkait melaporkan tantangan cuaca ekstrem yang menghambat distribusi bantuan. Pemerintah sedang menyiapkan opsi pengiriman bantuan melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah terisolasi.
Selain fase tanggap darurat, pemerintah menekankan pentingnya penanganan jangka panjang dari hulu ke hilir, mencakup penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, serta optimalisasi waduk retensi, situ, dan aliran sungai, sebagaimana yang telah diterapkan dalam penanganan banjir beberapa waktu yang lalu di Jabodetabek.
“Ini adalah persoalan nyawa dan keselamatan manusia. Pemerintah bergerak cepat, terkoordinasi, dan masif untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” pungkas Menko PMK.
Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan belum juga menjadikan status darurat bencana nasional terkait bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menurut Prabowo, pemerintah masih terus memonitor situasi di lokasi terdampak bencana banjir tersebut. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.
Prabowo memastikan pemerintah berupaya mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana.
Namun, Prabowo kembali tak menjawab saat ditanya perihal penetapan status darurat bencana nasional.
“Oh iya iya, sudah kita kirim terus menerus,” ujarnya.
“Nanti, nanti kita monitor terus,” kata Prabowo melanjutkan.
Padahal sejumlah pihak mulai dari anggota DPR hingga Gubernur telah menanggap banjir dan longsor sebagai tanggap darurat.
Sebelumnya, Prabowo mengaku telah mengerahkan tiga pesawat Hercules dan satu pesawat A400 ke lokasi kejadian pada Jumat (28/11/2025) pagi.
Banjir Sumatra menjadikan bencana banjir paling banyak menelan korban di Indonesia selama 10 tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 29 November 2025, tercatat 174 orang meninggal dunia, 79 orang masih hilang, dan 12 orang luka-luka.(*)
 Pratikno memastikan perbaikan hulu ke hilir akan dilakukan pemerintah){kind=link}