RROL. ID, Simalungun – Dianggap kinerja dan netralitas KPU Simalungun tidak berintegritas, Kelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi Siantar Simalungun (KMPD) dan Pemuda Kreatif Siantar Simalungun (PKSS) gelar aksi unjuk rasa di kantor KPU Simalungun, Jalan Jon Horailam Saragih, Sondi Raya, Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Jumat (2/2/2024)
Aksi tersebut disaksikan warga yang menjadi anggota Kelompok Petugas Pemunguntan Suara (PPS) yang sedang mempersiapkan kotak suara di kantor tersebut.
Dalam orasinya Andry Napitupulu menyampaikan beberapa tuntutan bahwa Kinerja KPU dalam melaksanakan sosialisasi DPTb tidak terealisasi secara baik kepada masyarakat Desa/Nagori di Simalungun.
Kemudian, mereka mempertanyakan Kepada Ketua KPU Simalungun terkait beberapa orang KPPS yang mengundurkan diri, selain itu, mereka menduga bahwa Anggaran Dana Sosialisasi tidak tepat sasaran.
Adanya intervensi Ketua KPU Simalungun Johan Septian kepada PPK, PPS, KPPS dan Linmas TPS, memenangkan Caleg DPR RI inisial ADK dari partai Golkar dan caleg DPRD Provinsi yang saat ini sebagai Ketua DPRD Simalungun.
“Kami menduga bahwa Johan tidak netral sebagai penyelenggara pemilu sehingga telah melanggar kode etik dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” katanya.
Selain itu, kata Muh Dimas Pramana dalam orasinya menduga bahwa KPU melakukan transaksi jual beli suara dengan beberapa caleg.
Selang beberapa menit kemudian, disela mahasiswa yang berpuisi, komisioner 2 KPU Simalungun hadir menemui massa aksi.
Disampaikan Andry Napitupulu, sejatinya kita berharap bahwa tuntutan kita dapat dijawab Ketua KPU Simalungun karena kita ketahui juga bahwa Ketua KPU Simalungun pada saat itu adalah bagian dari tim Caleg DPR RI inisial ADK, artinya jangan sampai ada ‘Budi dibalas dengan budi’. -ungkap Andry dalam orasinya
Tak lama kemudian, Ketua KPU Simalungun Johan Septian hadir menemui massa aksi dan mengatakan kepada massa aksi.
Terkait sosialisasi tentang DPtb sudah kita sosialisasikan dan bukti pendukungnya ialah banyak poster-poster disebar di tempat-tempat strategis.
“Kami juga sudah melakukan perekrutan sampai ke Nagori-agori untuk merekrut KPPS, namun kita tidak bisa memaksa seseorang untuk ikut sebagai petugas penyelenggara,” katanya.
Terkait dugaan disinyalir Ketua KPU Simalungun tidak netral dan terlibat mengarahkan untuk memilih seseorang caleg silahkan melaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas pemilu.
“Kami siap menerima sanksi jika terbukti melakukan Kesalahan,”katanya.
Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib seusai bertemu dengan Komisoner KPU Simalungun.
Reporter : Julius Sitanggang
 dan Pemuda){kind=link}