Kakan ATR/BPN Kota Medan Diminta Tidak Memecah dan Balik Nama Sertifikat Jika Tidak Ingin Dipidana

RROL.id, Medan – Kuasa hukum MSM menegaskan jika tidak ingin dipidana Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Medan diminta untuk tidak memecah dan membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) NIB : 02.01.000012870.0, seluas 828 M2, tercatat atas nama M. Victor Manurung, semula atas nama almarhum Kasianus Manurung yang berada di Jalan Lizardi Putra, Gang Manurung, Lingkungan XVI, Desa/Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera, tercatat atas nama M. Victor Manurung, semula atas nama almarhum Kasianus Manurung.

Tanah tersebut terkait dengan perkara Pidana Laporan Polisi Nomor : LB/B/855/VI/2025/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 3 Juni 2025 atas nama Klien Kami dengan inisial MSM atas dugaan telah terjadi Tindak Pidana Pemalsuan dan/atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, 266 KUHP/Pasal 391, 392 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Undang Nomor : 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, dengan Terlapor berinsial Ir MVM, Drs MM, SE, MM dan Drs MAM.

Laporan Polisi tersebut telah naik Sidik pada tanggal 14 Juli 2026 sebagaimana Surat Kepolisian RI Polda Sumatera Utara kepada Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Utara  Nomor : B/SPDP/225/VII/RES.1.9/2026, Ditreskrimum, tanggal 14 Juli 2026, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dengan tembusan kepada Klien, Kami dan Terlapor.kata Kuasa Hukum MSM, Ramses kartago, SH, Kamis (5/11/2026)

Kronologi Laporan Polisi tersebut, menurut Kuasa Hukum MSM Pelapor dan Terlapor adalah Saudara Kandung se- Ibu se-Bapa dari perkawinan almarhum Ayahanda dengan inisial KM dan almarhumah Ibunda dengan inisial NN. Perkawinan Ayahanda almarhum KM dengan Ibunda almarhumah NN dikarunia 12 (dua belas) Orang Putra Putri yang terdiri dari 6 (enam) Orang Laki-laki dan 6 (enam) Orang Perempuan semuanya masih hidup.

Para Terlapor diduga keras telah memalsukan dan/atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Bulan September 2024 yang ditandatangani oleh Para Terlapor, Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Kelurahan Simpang Selayang, dan Camat Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera.

Almarhum Ayahanda KM meninggal dunia tahun 2001, sedangkan Ibunda NN meninggal dunia pada tahun 2015. Dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Bulan September 2024 tersebut Para Terlapor menyebutkan Ayahanda almarhum KM dan Ibunda almarhumah NN hanya memiliki 3 (Tiga) Orang Ahli Waris (Anak). Tidak memiliki Ahli Waris lainnya. Pelapor dan ahli Waris lainnya tidak disebutkan sebagai Ahli Waris

Berdasarkan Surat pernyataan Ahli Waris Bulan September 2024 yang diduga keras palsu tersebut Terlapor dengan inisial Ir MVM melakukan balik nama Tanah dan Bangunan SHM Nomor :NIB : 02,01.000012870.0, seluas 828 M2 menjadi atas nama Terlapor. Kemudian menjual Tanah bidang Tanah tersebut kepada Saudara MAC selaku Developer (Pengembang) namun belum balik nama.

Saat ini diatas bidang Tanah tersebut oleh Saudara MAC telah di Bangun beberapa Rumah dan dijual kepada Pihak Ketiga baik secara tunai (Cash) maupun Kredit melalui Bank. Tindakan  Para Terlapor  sangat  kejam  dan  menyakitkan, tega meniadakan dan menghapus 9 (Sembilan) Orang Anak Kandung Ayahanda almarhum KM dan Ibunda almarhumah NN agar dapat menguasai dan menjual bidang Tanah  harta  Warisan  peninggal Orang Tua Kami.

Laporan Polisi Nomor : LB/B/855/VI/2025/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA , tanggal 3 Juni 2025 telah naik Sidik, maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Peristiwa yang dilaporkan oleh Klien Kami adalah benar merupakan Peristiwa Pidana. Penyidik Kepolisian Negara RI Polda Sumatera Utara akan mencari dan mengumpukan Barang Bukti guna membuat terang Tindak Pidana, serta menemukan Tersangka.

Objek  Laporan/Pemalsuan  adalah  Surat  Pernyataan Ahli Waris Bulan Setpember 2024 yang diduga keras palsu, dimana berdasarkan dokumen tersebut  SHM  Nomor : NIB : 02.01.000012870.0.  seluas 828 M2 balik nama menjadi atas nama Terlapor Ir.MVM, Msc, maka proses balik nama Sertipikat tidak sah dan cacat hukum. Terlapor  Ir. MVM. Msc tidak berhak dan berwenang menjual bidang Tanah kepada MAC tanpa persetujuan Pelapor dan ahli waris lainnya.

Masih kata Ramses, Sesuai dengan Pasal 19 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita apabila Kantor Pertanahan/Kanwil Pertanahan/Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan Pihak dalam perkara, maka perkara tersebut wajib dicatatkan dalam Buku Tanah. Perkara dalam hal ini tidak terbatas perkara Perdata/Tata Usaha Negara, akan tetapi termasuk perkara pidana.

Pihak Kantor Pertanahan Kota Medan telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara, dan Warkah atau foto copy Warkah Tanah sudah diminta Penyidik dan diserahkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Warkah Tanah merupakan ruh dan dokumen otentik mengenai Riwayat Tanah.

Sehingga dengan diserahkannya Warkah Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Medan kepada Penyidik maka Kantor Pertanahan mengetahui dengan pasti adanya Tindak Pidana terkait dengan Bidang Tanah tersebut dan harus mencatat Laporan Polisi tersebut dalam Buku Tanah, serta tidak dapat melakukan pemecahan dan balik nama Sertipikat terhadap para pembeli melalui MAC selaku Developer (Pengembang) karena Bidang Tanah SHM NIB : 02,01.000012870.0, seluas 828 M2 dalam keadaan status quo.

Kami harap Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan berhati-hati dalam hal ini jika tidak mau terimbas perkara Pidana. Pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, pada tanggal 26 Oktober 2026 sekitar Pukul 10.31 Wib melalui nomor telepone 0812 6013 xxxx Pegawai Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Pak Sigit telah menghubungi Klien Kami.

Kemudian seorang Perempuan, Pegawai BPN Kota Medan yang menurut keterangan Pak Sigit bernama Kinsky berbicara bertiga kepada Klien Kami dan Kami selaku Penasehat Hukum  melalui telepone tersebut dan mengatakan akan membalas Surat Klien Kami dan meminta Klien Kami untuk memperhatikan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017. Sehingga ada indikasi yang kuat Kantor Pertanahan Kota Medan akan memecah dan membalik nama Sertipikat.

Jika Kantor Pertanahan Kota Medan memecah dan membalik nama Sertipikat maka tindakan tersebut akan merusak dan menghilangkan barang bukti sehingga membuat kabur (Obscur) bukti dalam tindak pidana. Hal tersebut merupakan Tindak Pidana merintangi/menghalangi Penyidikan(obstruction of justice) sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 278, pasal 282, 279 sampai 292 KUHP Nasional. Jika perintangan penyidikan (obstruction of justice) dilakukan oleh Pegawai Negeri (ASN) dalam jabatannya maka hukumannya akan diperberat/ditambah 1/3 dari ancaman hukuman, sebagaimana diatur dalam pasal 58 KUHP Nasional.

Sebelum membuat Laporan Polisi Klien Kami telah melakukan pemblokiran atas Sertifikat tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian  membuat Laporan Polisi di Polda Sumatera Utara serta bersurat kepada Kantor Pertanahan Kota Medan menginformasikan Laporan Polisi tersebut dengan melampirkan Laporan Polisi agar dicatatkan dalam Buku Tanah.

Pada tanggal 6 Oktober 2026 Klien Kami kembali bersurat kepada Kantor Pertanahan Kota Medan yang diterima tanggal 5 Oktober 2026 untuk memberitahukan Laporan Polisi Klien Kami telah naik Sidik dengan melampirkan SPDP dan meminta agar Laporan Polisi tersebut tetap dicatat dalam Buku Tanah dan menolak pemecahan dan balik nama Sertipikat. Kami akan mengirim Surat Somasi dan melakukan Somasi terbuka melalui Surat Kabar kepada Kantor Pertanahan Kota Medan/Kanwil Pertanahan Sumatera Utara/Kemnterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. jelas Ramses.

Reporter : Cheker