RROL. ID,Pematang Siantar-Perlunya reformasi birokrasi, Reformasi hukum yang berpihak pada rakyat dan berasaskan keadilan, Stabilitasi ekonomi dan politik, RUU KUHP, Perppu Cipta Kerja dan RUU TNI yang di takutkan adalah wajah baru Dwifungsi ABRI.
Menjadi topik diskusi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Fakultas Hukum Universitas Simalungun. Pada 25 Tahun Reformasi Menolak Lupa, di Cafetaria FH Hukum USI. Sabtu (27/572023). Sekira pukul 09.00 Wib.
Diskusi tersebut, menggenang kisah Gerakan Mahasiswa tahun 1998 masa itu. Dimana masa rejim orde baru Presiden Suharto negara menganut sistem Otoriter. Rakyat tidakmendapatkan kebebasan dalam berserikat, berkumpul bahkan jika rakyat mencoba melakukan kritik terhadap rejim orde baru, maka akan mendapat tindakan represivitas oleh Militer yang notabene kekuatan milik rejim masa itu.
Kuatnya, cengkraman Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) TNI saat ini, sangat mendominasi. adanya kuota kursi legislatif yang tanpa melakukan proses wajib memiliki kursi bagi ABRI, diperbolehkannya anggota ABRI Aktif menjadi Gubernur, Camat, Lurah dengan rekomendasi Presiden dan Panglima ABRI (Pangab) masa itu. Menyebabkan sistem Otoriter yang sangat sistematis hingga ketataran desa dapat di pantau Rejim secara politik melalui perangkatnya. kata Richard Sidabutar Mantan Aktifis 98 masa itu.
Maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dimasa itu, penegakan hukum yang tidak terlaksana, kemiskinan dan sentralisasi kekuasaan, menjadi bagian dari tuntutan Gerakan 98 masa itu.
Pasca 98 yang di terima saat ini adalah hanya kebebasan, yang tidak didapatkan dari masa rejim orde baru masa itu. Kata Dekan FH USI Sarles Gultom.
Acara di pandu moderator Samuel Manullang dan di ikuti oleh sejumlah mahasiswa dan Aktifis Gerakan 98.
Reporter : che
