RROL.ID, Simalungun – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Simalungun mendesak Bupati Simalungun segera mengambil tindakan tegas terhadap 24 tenaga PPPK yang diduga tidak memenuhi syarat (TMS), namun tetap diluluskan dan saat ini telah aktif bekerja di sejumlah instansi pemerintah.
Hal itu disampaikan Sekretaris KNPI Edis Sigalingging, Minggu (26/4/2026) sebab menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi sudah berpotensi menjadi persoalan hukum yang serius karena menyangkut keuangan negara dan integritas rekrutmen aparatur.
“Ini tidak bisa ditolerir. Mereka harus segera dipecat, dan seluruh gaji yang telah diterima wajib dikembalikan ke kas negara/daerah. Selain itu, kasus ini harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diusut tuntas,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun Instansi penempatan yang diisi oleh ke 17 orang tersebut adalah kantor Satpol PP Selebihnya tersebar di Puskesmas Negeri Dolok, Dinas Pertanian, Kesbangpol, SD Bahapal Raya 091326 Pamatang Raya, SD Negeri 091327 Tondang Raya, Dinas Perhubungan dan BPBD.
Adapun insial nama nama terduga PPPK TMS tersebut adalah E.D, B.A, Y.F.P, B.D.P, G.P, K.A.P, A.E.S, S.B, T.J.A, W.J, D.S, S.P.A, R.T, R.S.G, P.S.P, T.B.M.S, M.T.S, S.W, S.K.P, J.A.S, S.R.N.S, H.J.D, R.F.P.P, A.Y.S.
Masih kata Edis, dugaan pelanggaran yang dituduhkan adalah Masa kerja kurang dari 2 tahun, Masa kerja terputus, Tidak pernah tercatat sebagai tenaga honorer, Keterlibatan dalam aktivitas politik praktis, Dugaan manipulasi atau ketidaksesuaian dokumen, dan dugaan pernah terlibat kasus pidana. katanya.
Dia menerangkan jika hal ini dibiarkan, maka akan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Bupati harus bertindak tegas dan tidak boleh kompromi. Jika terbukti, bukan hanya diberhentikan, tetapi juga harus ada pertanggungjawaban hukum. Ini menyangkut uang negara dan masa depan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Reporter : Jose Sumbayak
 Simalungun mendesak Bupati Simalungun segera mengambil tindakan tegas terhadap 24 tenaga PPPK){kind=link}