RROL.ID, Medan – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite I Penrad Siagian kunjungan ke Markas Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan. Medan. Sumatra Utara. Rabu (30/10/2024)
Kunjungan itu perdana setelah ia dilantik 1 Oktober 2024 lalu. Selain itu Komite I merupakan mitra pertahanan dan keamanan sehingga dirasa perlu melakukan kunjungan silaturahmi.
Kunjungan tersebut di sambut Kepala Staf Kodam I/BB Brigjen TNI Refrizal, mewakili Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochammad Hasan, bertepatan sedang melaksanakan tugas ke Pulai Telo, Nias.
“Ini adalah kunjungan pertama pasca saya dilantik, karena bagi saya berkunjung ke Kodam I/BB seperti kembali ke rumah sendiri,” kata Senator Perwakilan Sumut tersebut.
Dia mengharapkan institusi TNI tetap menjaga netralitas pada Pilkada mendatang.
Maraknya kejahatan dan kriminalitas di Sumatera Utara turut dalam perbincangan tesebut.
“Negara tidak boleh kalah dengan kejahatan dan kriminalitas yang ada,” tambahnya.
Menurutnya, negara memiliki kewenangan penuh untuk untuk melaksanakan dan menjaga ketertiban umum, termasuk menjamin keamanan warganya.
“Kita semua punya hak untuk menuntut keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan negara, dan jika tidak dipenuhi, rakyat berhak meminta pertanggungjawaban,” terangnya.
Ia menyinggung berbagai konflik agraria di beberapa daerah Sumut seperti Gurilla, Simpang Gambus, dan Mandoge, yang hingga kini masih menyisakan banyak korban di pihak masyarakat.
“Rakyat tidak memiliki cukup uang, jaringan, atau pengetahuan untuk menjaga tanah mereka. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi lewat kebijakan yang berpihak pada mereka,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa penanganan konflik ini perlu dimulai dengan mendorong revisi kebijakan agraria melalui parlemen.
Senator itu meminta agar pihak TNI khususnya Kodam I/BB dapat mengingatkan anggotanya dapat bekerja profesional sesuai tupoksinya.
“Karena beberapa kali saya mendapati oknum TNI dimanfaatkan oleh korporasi atau pihak lain sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat. TNI lahir dari rakyat dan harus dijaga agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Anggotq DPD itu menyinggung soal ketimpangan antara jumlah prajurit TNI dan ketersediaan hunian yang layak di Sumatera Utara.
Kasdam I/BB Brigjen Refrizal mengatakan memastikan bahwa pihaknya mengambil sikap netral pada pilkada dan kegiatan pemilihan yang ada.
“TNI bersikap netral, tidak memihak, tidak berkampanye, atau memberikan bantuan dalam bentuk apa pun pada Pilkada,” katanya.
Kebijakan lain mengenai Pilkada serentak yang disampaikan TNI meliputi penyiapan personel sebagai perbantuan keamanan, pemetaan wilayah rawan konflik, perbantuan logistik pemilu, dan optimalisasi peran satuan kewilayahan.
Brigjen Refrizal menanggapi dengan penjelasan bahwa skema pengadaan lahan untuk perumahan prajurit pernah mendapatkan hibah dari pemerintah daerah, namun dalam proses pembangunannya sering menghadapi kendala.
Dengan anggaran TNI yang terbatas, sebanyak 68% dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan modal dianggap belum memungkinkan salah satunya untuk menambah lahan perumahan prajurit.
Kodqm sudah pernah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengikutkan skema Proyek Strategis Nasional sehingga kebutuhan ini dapat teratasi.
Namun, lanjutnya, hal itu acap kali mengalami kendala karena lahan belum bersertifikat atas nama TNI.
“Panglima telah menginstruksikan operasi keamanan untuk Pilkada dan melakukan gelar operasi di daerah-daerah rawan konflik. Intelijen di Kodam terus memperbarui tingkat kerawanan, dengan Kabupaten Nias Barat tercatat sebagai daerah paling rawan di Sumut,” kata Refrizal.
Reporter : J Sitompul
 RI Komite I Penrad Siagian kunjungan ke Markas Komando Daerah Militer){kind=link}