RROL. iD, Jakarta – Fenomena meledaknya perhatian publik terhadap film dokumenter Pesta Babi akhirnya GO INTERNAGIONAL setelah disorot oleh Al Jazeera News, Channel TV milik Pemerintahan Qatar. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak lagi dipandang semata sebagai isu domestik Indonesia, melainkan telah masuk ke arena opini publik global.
Menariknya, sorotan tajam itu justru datang dari media Timur Tengah, bukan dari media Barat yang selama ini sering dituduh antek asing oleh pemerintah karena membawa agenda politik tertentu. Hal ini membuat tayangan tersebut memiliki bobot moral dan psikologis yang lebih kuat di mata publik Indonesia.
Al Jazeera News menekankan lima isu utama: intimidasi aparat terhadap pemutaran film, pembatasan wartawan asing di Papua, konflik tanah adat, kerusakan ekologis akibat proyek food estate, dan korban sipil dalam konflik bersenjata antara TNI dan OPM.
Dalam komunikasi politik internasional, fokus semacam ini membentuk persepsi bahwa negara sedang menghadapi krisis legitimasi di wilayah pinggiran.
Mengapa tayangan docufilm Pesta Babi ini meledak? Karena publik Indonesia saat ini hidup di era digital yang sangat cepat terkoneksi dan sulit dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. Ketika masyarakat melihat atau mengalami sendiri pelarangan diskusi atau pembubaran nonton bersama, muncul kesan bahwa negara takut terhadap kritik.
Dalam psikologi politik, tindakan represif sering kali menjadi blunder, senjata makan tuan, iklan gratis yang justru memperbesar rasa ingin tahu publik dan memperluas solidaritas sosial.
Pemerintah Indonesia perlu memahami bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan Papua Selatan, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) dan food estate.
Masyarakat adat ingin didengar, dan harus ada diskusi dan negosiasi bukan hanya diarahkan. Apalagi tanahnya dipaksa untuk dilepaskan dengan harga 300.000 rupiah per hektar are. Jelas mereka marah! Mereka menuntut pengakuan atas tanah, hutan, dan ruang hidupnya.
Jika pemerintah terus mengedepankan pendekatan koersif, maka narasi internasional tentang Papua akan semakin sulit dikendalikan. Sebaliknya, dialog terbuka, transparansi lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan perlindungan hak sipil dapat menjadi jalan untuk meredakan kemarahan publik sekaligus menjaga wibawa negara di mata dunia.(*)
