RumahRakyatOnline.id, Medan – Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (Akbar Sumut), Konferensi Pers menuntut untuk, Stop Kriminalisasi, Hentikan Kasus Haris dan Fatia serta Segera Tindak Lanjut Hasil Riset 9 NGO. di LBH Medan Jalan Hindu Kota Medan. Senin (28/03/2022)
Tuntutan tersebut, Berawal dari video yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam” ada beberapa fakta-fakta yang diungkapkan.
Sesuai laporan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia oleh Fatia dan Haris yang berkaitan dengan proyek strategis Oligarki di tanah Papua.
Kajian yang memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan dalam satu tahun terakhir dapat kita ketahui diduga banyaknya anggota TNI dan Polri yang ditugaskan di daerah Papua, mengambil satu contoh kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Dalam laporannya, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan). Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PT FI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PT MQ) adalah konsesi tambang emas.
Diduga teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk diduga ada Luhut Binsar Panjaitan.
Setidaknya, diduga ada 3 (tiga) nama aparat yang terhubung dengan PT MQ yaitu Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
Berkaitan dengan keterlibatan LBP dalam proyek strategis Oligarki tersebut, ia melakukan serangan terhadap personal dengan menggunakan kekuatan kekuasaan yang sedang ia miliki di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan PDI-P. Opung melakukan somasi dan membuat Laporan Polisi terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.
Terkait pernyataan mereka yang dinilai LBP termasuk dalam pencemaran nama baik terkait unggahan video youtube Haris Azhar yang sedang berbincang dengan Fatia Mualidiyanti terkait hasil risetnya dengan beberapa NGO yang menyebut ada dugaan LBP “bermain” dalam proyek strategis di Intan Jaya. Sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan, tidak sepatutnya dia menjawab Kajian tersebut dengan cara seperti itu.
Dengan peristiwa seperti ini semakin meyakinkan bahwa pada saat ini negara sedang dipimpin oleh kelompok yang tidak cakap akan memahami konsep Demokrasi yang bijaksana sesuai amanat Pancasila & UUD 1945.
Saat ini Fatia dan Haris sedang berjuang melawan tindakan kriminalisasi yang dihadapkan kepada mereka, mari kita kepalkan tangan kiri ke atas dan berdiri disamping mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang diduga koruptif, intimidatif yang dipimpin oleh kaum tua semata-mata untuk kepentingan Oligarki.
Tampak hadir puluhan perwakilan aliansi Akbar Sumut, NGO dan masyarakat Sumatera Utara.
Reporter : Julius Sitanggang
, Konferensi Pers menuntut untuk, Stop Kriminalisasi, Hentikan Kasus Haris){kind=link}