Permahi Akan Surati Kapolri, Terkait Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Siantar

RROL. iD, Pematangsiantar – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Siantar – Simalungun kecewa hingga kini terduga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah dilaporkan ke Polres Pematangsiantar belum juga ditangkap. 

Kasus tersebut telah dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/482/X/2025/SPKT/POLRES PEMATANG SIANTAR/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 20 Oktober 2025 pukul 15.36 WIB, dengan pelapor Risa Noventa Sitepu.

Ketua DPC PERMAHI Siantar–Simalungun, James Steven Gultom, Sabtu (18/7/2026) menyampaikan bahwa perkara tersebut telah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga korban, hingga kini terduga pelaku belum dilakukan penangkapan.

“Kami mendesak Kapolres Pematangsiantar, AKBP Sah Udur Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., agar memberikan atensi khusus terhadap perkara ini serta segera mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum harus memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa keadilan, khususnya bagi anak sebagai korban,” Katanya.

Mereka menilai bahwa perlindungan terhadap anak bukan sekadar kewajiban moral, melainkan merupakan kewajiban konstitusional negara. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan seluruh pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana modern, proses penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan kemanfaatan (utility) sebagaimana tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh filsuf hukum Gustav Radbruch. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

Lebih lanjut, James menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari orang tua korban, terdapat dugaan bahwa penanganan perkara tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Ditambahkan, DPC PERMAHI Siantar–Simalungun dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada Kapolda Sumatera Utara dan Kapolri. Surat tersebut dimaksudkan untuk memohon perhatian, supervisi, serta evaluasi terhadap perkembangan penanganan perkara dimaksud.

Reporter : Jose Sumbayak