RumahRakyatOnline.id, Deli Serdang – Salah satu aktivis ’98 Nugroho Wicaksono, Ketua Relawan Jamin (Joko Widodo-Ma’ruf Amin) Kabupaten Deliserdang, minta agar menteri Luhut Binsar Panjaitan (LBP) berhenti membuat kisruh bangsa karena pernyataan kontroversinya.
Sesuai dengan pernyataan Masinton Pasaribu yang mengkritik keberadaan menteri di kabinet Jokowi, dimana beberapa hal justru membuat nama Presiden-Wakil Presiden menjadi buruk di mata masyarakat.
“Melihat kondisi politik saat ini, saya prihatin dengan bangsa ini. Agar Bapak Presiden kiranya, mendengar aspirasi masyarakat,” ujar Nugroho, Senin (18/4/29022).
Menurutnya, perkataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang banyak jadi sorotan dan menimbulkan kontroversi, berkaibat menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.
Sepeti halnya soal isu Big Data, yang kini menjadi polemik bahkan menjurus pada tuduhan bahwa dukungan untuk Jokowi tiga periode adalah bohong adanya, sebagaimana disampaikan Ketua DPD RI La Nyala Mataliti.
“Pernyataan Bapak Luhut itu tidak berdasar. Harusnya kalau dia seorang negarawan, bisa membuat masyarakat sejuk, nyaman dan menyenangkan hati,” tambah Nugroho.
Sebab lanjutnya, pernyataan Luhut secara tidak langsung membuat citra Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf menjadi tidak baik.
“Sikap, ucapan dan perbuatan menteri kabinet Presiden yang seperti ini, rasanya pantas Bapak Luhut diganti, karena masyarakat merasa muak dengan pernyataannya itu,” tegasnya.
Dengan mengganti menteri yang membuat kisruh tersebut kata Nugroho, kedepan tidak ada lagi jajaran Presiden Jokowi yang bicara seolah mengatasnamakan pimpinan, dan mengklaim menyampaikan keinginan Presiden.
“Bagi kami, kepemimpinan Bapak Jokowi-Ma’ruf harus berjalan hingga akhir periode. Kami minta agar fokus merealisasikan program pemerintah saat kampanye 2019 lalu,” ungkapnya.
Karena itu, Dia meminta agar Luhut Panjaitan selaku Menko Marves dapat konsentrasi mengerjakan tugas utama dan tugas lainnya sesuai jabatannya.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Luhut sempat mengatakan adanya ‘Big Data’ berkaitan dengan Pemilihan Umum 2024.
Ia mengklaim memiliki data berisi aspirasi publik di media sosial untuk penundaan Pemilu 2024 sebanyak 110 juta, yang kemudian menimbulkan kekisruhan masyarakat.
Reporter : Andi Ginting