RumahRakyatOnline.id, Pematangsiantar – Plt Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA menyampaikan Nota Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. pada Rapat Paripurna IV di Ruang Sidang DPRD. Selasa (5/7/2022)
Susanti mengatakan Pemandangan Umum Fraksi Nasdem terkait kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam rangka pencapaian target kinerja, akan menjadi tugas utama Pemko Pematangsiantar untuk meningkatkan kapasitas kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis dan sosialisasi untuk ASN.
Kemudian, Susanti mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Pematangsiantar Tahun 2021.
“Opini WTP yang telah kita capai merupakan upaya seluruh pihak dan juga dukungan dewan yang terhormat terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai ke pelaporan.”, katanya.
Saat ini, lanjutnya, Pemko Pematangsiantar dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dari perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Walaupun dalam pelaksanaannya kita masih memperoleh kendala, namun kita tetap untuk belajar sambil bekerja (learning by doing). Sehingga menjadi harapan kita bersama, ke depan sistem ini dapat digunakan dengan lancar,” ucapnya.
Fraksi Gerindra yang menyoroti penyelesaian tenaga honor di instansi Pemko Pematangsiantar dan Fraksi PAN Persatuan Indonesia, menyampaikan agar selalu memperhatikan kesempatan kerja pada kaum disabilitas. Dewayani menyampaikan akan memperhatikan itu semua semaksimal mungkin. katanya.
Untuk harga kebutuhan pokok dan pupuk yang menjadi pemandangan Fraksi Hanura, Susanti menjelaskan hal tersebut telah dilakukan pemantauan secara berkala oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan. Apabila diperlukan, Pemko Pematangsiantar siap melakukan intervensi melalui tindakan operasi pasar demi mencegah kenaikan harga dan menekan angka inflasi.
Terakhir, terkait sarana dan prasarana infrastruktur yang menjadi fokus Fraksi Demokrat, dia mengajak untuk melakukan pengawasan pembangunan yang ada di Kota Pematangsiantar.
“Kita memiliki harapan yang sama agar pembangunan yang dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran,” tandasnya.
Lebih lanjut dia berharap agar DPRD Pematangsiantar dapat menerima penjelasan yang dipaparkan.
“Kami telah berusaha sepenuhnya untuk memberikan penjelasan atas semua pertanyaan, saran, tanggapan, harapan, dan imbauan dari dewan yang terhormat. Namun apabila penjelasan kami tersebut masih ada yang kurang menyentuh terhadap apa yang dimaksudkan oleh dewan yang terhormat, kami akan memberikan penjelasan pada rapat-rapat selanjutnya,”ucapnya.
Reporter : Ferri Siahaan
